Aliansi Nelayan Kalimantan Barat : Meminta Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dicabut.

Aliansi Nelayan Kalbar Aksi di Bundaran Digulis/Sukardi

Pontianak,PR- Ratusan nelayan bersama Aliansi Nelayan Kalimantan Barat melangsungkan aksi di Bundaran Digulis. Aksi tersebut menuntut kebijakan yang dibuat Kementerian Kelautan dan Perikanan.


Heri Mustari selaku koordinator lapangan pada aksi tersebut mengatakan tujuan aksi ini untuk menyampaikan aspirasi para nelayan merasa dipersulit dan sengsara oleh aturan-aturan dibuat oleh Kementerian Kelautan dan perikanan, di antaranya aturan untuk alat tangkap.


“Untuk target aksi kali ini kami hanya ingin menyampaikan aspirasi para nelayan, yang saat ini sedang susah, sedang sensara, akibat aturan, larangan-larangan, yang dibuat oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di bawah pimpinan Susi Pudjiastuti, kami ingin agar aturan itu dicabut,” kata Heri Mustari, Rabu (12/07).

Peraturan  Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/Permen/KP/2015 melarang penggunaan  alat  penangkap ikan pukat hela (Trawl) dan pukat tarik (Seine Net) dengan alasan alat tersebut menjadi penyebab menurunnya sumber  daya ikan dan mengancam kelestarian lingkungan.

Heri mengatakan proses perizinan lebih disederhanakan. “Kami juga meminta saat ini kondisi nelayan di Kalbar khususnya, proses perizinan sangat sulit urusannya, sehingga kami minta agar proses perizinan ini lebih disederhanakan lagi sehingga nelayan lebih mudah melaut,” katanya.

Heri meneruskan, selama proses tidak adanya vakum, artinya selalu beberapa kali aturan dibuat selalu dibuat perpanjangan-perpanjangan, tidak ada penangkapan nelayan di laut.

“Selama proses ini kami berharap bahwa aparat yang terkait dengan urusan kelautan dan perikanan itu tidak melakukan penangkapan nelayan dilaut, dan kami minta kawan-kawan nelayan yang ditangkap, mungkin saat ini sedang dalam proses hukum akibat aturan yang dibuat ini agar segera dibebaskan oleh aparat terkait yang memprosesnya,” terusnya.

Dari Bundaran Digulis, peserta aksi terus menuju kantor DPRD dan Gubernur Kalimantan Barat. Heri dan para nelayan dari Mempawah, Kubu Raya, Sambas, Ketapang serta Singkawang berharap aksi ini benar-benar diperhatikan oleh pemerintah.

“Kami berharap apa yang kami sampaikan saat ini benar-benar didengarkan pemerintah, karena sudah sekian tahun berjuang bersama terkait aturan-aturan yang dibuat,kemudian kebijakan tersebut dievaluasi kembali’’ harapnya.


(Sukardi)