 |
| Foto; Audiensi Koalisi Kalbar Menggugat (KKM) Bersama Pemprov Kalbar/Istimewa |
Pontianak, Pohon Rindang- Sejumlah pihak hari ini, Jumat (3/11/2017) hadir memenuhi undangan Pemprov Kalbar sebagai respon atas usulan audiensi yang disampaikan belasan organisasi masyarakat sipil, utusan warga terdampak, termasuk organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam Koalisi Kalbar Menggugat (KKM).
Dalam audiensinya, KKM mengharapkan agar Pemprov Kalbar bersama instansi terkait lainnya proaktif memberikan dukungan dan tindakan nyata secara optimal kepada warga korban bencana ekologis.
Sebagaimana diketahui, bencana banjir yang terjadi akhir Agustus 2017 berdampak pada 1.749 KK warga dari berbagai lapisan masyarakat dan usia pada 19 desa meliputi wilayah kecamatan Jelai Hulu dan Kecamatan Manis Mata di Kabupaten Ketapang.
Nasib korban terdampak, hingga 2 bulan pasca banjir belum ada kepastian. Walaupun berbagai pihak telah turut menyalurkan sejumlah bantuan berupa sembako, pakaian layak pakai, barang kebutuhan balita, kebutuhan anak-anak sekolah untuk warga korban terdampak banjir.k
Terlebih saat hingga saat ini, jalan keluar penanganan nasib para korban berikut fasilitas umum yang turut rusak akibat bencana belum ada kepastian. Sementara, sejumlah warga yang rumah dan harta bendanya hanyut akibat banjir masih dalam kondisi trauma.
Darmono, warga Tanjung yang juga sebagai utusan Forum Jalai Bersuara saat audiensi mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada perhatian serius terutama berkaitan dengan dukungan dari Pemerintah.
"Kami selaku utusan dari warga korban sangat mengharapkan agar dari audiensi ini ada titik terang mengenai tanggungjawab pemerintah, terutama pemerintah daerah Ketapang terkait perbaikan nasib warga korban," tandasnya.
Lebih lanjut, Darmono mengingatkan bahwa respon tanggap darurat atas bencana banjir yang dialami penting, namun lebih penting mengatasi penyebabnya.
"Kami sangat kecewa dengan respon Pemkab Ketapang. Selama ini bantuan yang diterima banyak dari jaringan NGOs, pemuda, perempuan dan pihak gereja se-Nusantara. Tanggap darurat penting, tetapi yang lebih penting lagi kita mengatasi penyebabnya" jelas Darmono.
Warga lainnya yang juga pengurus desa Tanggerang, Nikodemus Momo mengungkap sebelum banjir, kondisi air sungai di daerah mereka jernih.
" Sebelum banjir, kondisi air sungai jernih. Pasca banjir, lokasi rumah tidak bisa digunakan lagi sehingga perlu direlokasi. Masyarakat daerah kami juga ribut, karena tidak bisa bakar ladang akibat bom air" jelasnya.
Sementara itu, koordinator KKM, Krissusandi Gunui', mengungkapkan perlunya itikad baik bersama terutama pemerintah atas situasi yang dialami warga terdampak. Selain itu, warga korban yang masih trauma dikatakan seharusnya diberikan pelayanan konseling dari pihak yang berkompeten di bidang ini.
"Warga korban korban terutama, yang kehilangan rumah dan harta bendanya akibat terjangan banjir itu juga layak mendapatkan pelayanan konseling agar traumana yang dialami tidak berkepanjangan," ujar Gunui'.
Menurut Gunui', pihaknya melakukan peran fasilitasi untuk mengkomunikasikan pemenuhan hak warga terdampak. Ia juga meminta agar Pemerintah melakukan review terhadap keberadaan perusahaan HTI PT. WHP di daerah Pasir Mayang dan sekitarnya yang terindikasi adanya pelanggaran.
"Selain kerusakan yang terjadi, korban jiwa pasca bencana banjir sebanyak 4 orang. Saat ini masih ada 2 warga yang sedang menjalani perawatan di Ketapang. Kita berharap ada perhatian juga jaminan agar bencana ekologis tidak lagi terulang," pintanya.
Pada pertemuan di Ruang Praja II (lantai 3) Kantor Gubernur Kalimantan Barat, warga bersama KKM diterima Sekda Prov Kalbar, HM. Zeet Hamdy Assovie. Sebanyak belasan instansi pemerintah, badan/lembaga terkait, termasuk instansi vertikal, Kodam, Kapolda Kalbar, dan dinas terkait dan perwakilan Pemkab Ketapang turut hadir.
Sebelumnya KKM yang mendampingi utusan dari warga terdampak mengirimkan surat permohonan audiensi kepada Pemprov Kalbar untuk menyampaikan laporan mengenai kondisi faktual lapangan di daerah terdampak. Selain itu, Tim KKM juga sebelumnya telah audiensi dengan pihak BPBD Kalbar yang menjanjikan akan segera melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait.
R/Sukardi
0 Komentar